BAB 5
KEADILAN DAN HAK MASYARAKAT DALAM ADMINISTRASI PUBLIK
Keadilan itu lebih penting
daripada efisiensi dalam manajemen
di pemerintahan manapun.
[James Q. Wilson, Bureaucracy; 132]
Pada bab 4, sudah disajikan
mengenai kebijakan administrasi dalam nilai-nilai filosofi, dan kebijakan administrasi
sebagai cara untuk memperbaiki hak masyarakat sebagai elemen yang diperlukan
dalam menghidupkan administrasi publik. Kita akan membahas teori dan praktek
mengenai keadilan dan hak masyarakat dalam administrasi publik.
Dua puluh lima tahun
yang lalu, keadilan masyarakat diperkenalkan sebagai variabel yang dapat
digunakan bagi penelitian ilmiah, dan sebagai konsep filosofi dari administrasi
publik, serta panduan bagi tindakan etis bagi pelayanan publik. Bab ini akan
dimulai dengan nilai-nilai filosofi dan pengembangan teori, dan sebagai
pertimbangan untuk diaplikasikan pada aspek-aspek keadilan masyarakat.
Nilai-Nilai Filosofi dan
Pengembangannya Secara Teoritis
Dwight Waldo [1949]
mengemukakan bahwa administrasi publik adalah gabungan antara seni dan
ilmu-ilmu pemerintahan yang akhirnya berkembang menjadi seni dan ilmu-ilmu
manajemen. Efisiensi dan ekonomi menjadi hal yang pokok dalam teori manajemen, dan
hak masyarakat menjadi hal yang pokok dalam teori pemerintahan. Di awal tahun
perkembangan administrasi publik di Amerika yang modern, Woodrow Wilson [1887,
1941] menjadi tokoh utamanya. Teori efisiensi bisnis dapat digabungkan dengan
teori pemerintahan yang demokratis – yang mengemukakan bahwa pemerintah dapat menggabungkan
antara efisiensi dengan keadilan. Di pertengahan tahun 1960an, teori manajemen mempertanyakan
tentang hak dan keadilan. Meskipun demikian, pendapat umum beranggapan bahwa
administrasi publik adalah bagian dari proses politik.
Di awal-awal tahun,
diyatakan pula bahwa administrasi publik harus netral dan tidak dipengaruhi
oleh kebijakan politik, dan mengabaikan keadilan sosial. Administrasi merupakan
bagian dari politik, yang seringkali terjadi, pemimpin terlibat dalam proses
kebijakan, dan diharapkan netralitasnya. Keadilan sosial sebagai panduan bagi
tindakan administrasi dengan keseimbangan nilai-nilai ekonomi dan efisiensi.
Willbern [1973]
berpendapat bahwa hak masyarakat “tidak tepat untuk mendefinisikan tujuan atau
nilai-nilai administrasi” [hal 376]. Ia menyatakan bahwa “hak masyarakat dapat
ditolak dengan mengunakan bukti-bukti”. Tetapi kesalahan besar ini dapat dihilangkan
oleh kaum intelektual yang menyatakan bahwa ada sesuatu yang bernilai dan
memiliki konsekuensi nyata pada pemahaman mengenai perilaku manusia dalam
situasi administratif [378].
Hak masyarakat
membutuhkan kesempurnaan, sebelum menambahkan efisiensi dan ekonomi dalam 3
pilar yang mendasari administrasi publik. Proses ini dimulai dengan Symposium on Social Equity and Public
Administration yang dimunculkan dalam Public
Administration Review [Frederickson, 1974]. Peranan penting dalam simposium
ini mengilustrasikan tentang teori –
proses pengembangan dalam administrasi publik.
Pertama, hak masyarakat
dipahami sebagai [1] dasar dari demokrasi masyarakat, [2] berpengaruh pada
perilaku manusia dalam berorganisasi, [3] sebagai dasar hukum untuk distribusi
pelayanan publik, [4] sebagai dasar untuk menerapkan pelayanan publik, [5]
sebagai dasar dari pembentukan kelompok, dan [6] sebagai tantangan bagi
penelitian dan analisis [Frederickson; 1974].
Kedua, setelah membicarakan tentang bagian dari
subyek, bangunan teori apabila dikumpulkan secara bersama akan menjadi lebih baik
walaupun kita tetap saja tidak dapat menggabungkannya.
Ketiga, kita dapat
memulainya dari definisi yang ada. Di sini diprioritaskan pada teori distribusi
keadilan. Douglas Rae dan teman-temannya [1981] mengatakan “keadilan adalah
satu hal yang paling sederhana dan abstrak, termasuk didalamnya menciptakan
dunia yang konkrit dan kompleks. Dapatkah kita membayangkan formasi
pemerintahan sebelumnya? (hal.3 ) Hak masyarakat menjadi pilar ketiga dari
administrasi publik.
Kita kembali pada teori
deskriptif, yang definisinya dapat digunakan untuk teori dan praktek dalam
administrasi publik. Mengikuti pendapat Ray dan kawan-kawan, kita menyatukan
dalam bahasa yang belum sempurna mengenai keadilan dengan definisi dan contoh.
Kita dapat memperkirakan contoh untuk mengkonstruksikan sebagai gabungan teori
tentang hak-hak masyarakat. Dalam bab ini, akan disajikan dasar-dasar dari
pertimbangan hukum dan perspektif penelitian tentang hak masyarakat.
Penggabungan Teori-Teori
Hak Sosial
Gabungan tentang teori hak masyarakat memberikan
tipe-tipe keadilan dan penerapannya seperti yang dijelaskan berikut ini;
Persamaan Individu
Persamaan individu, contoh terbaiknya adalah prinsip “satu
orang satu suara “. The Golden Role
dan Emanuel Kant’s mengkategorikannya
ke dalam persamaan individu. Pada prakteknya administrasi publik memberi contoh
persamaan individu.
Persamaan Bagian
Masyarakat yang kompleks membutuhkan persamaan bagian
yang sama. Petani memiliki sistem yang berbeda dalam membayar pajak daripada
pemilik perusahaan. Hirarki yang digunakan dalam konsep ini adalah: Jenderal
bintang lima yang senior sama dengan warga negara yang lain, dan tidak
diperlakukan sebagai warga yang diutamakan. Persamaan ini sangat penting untuk
kebijakan publik dan administrasi karena pelayanan publik membutuhkan hirarki.
Dalam hal ini setiap orang adalah sama.
Perbedaan
Perbedaan dikategorikan dalam kelompok dan sub kelas.
Pada tahun 1896, Plessiy vs Ferguson memutuskan bahwa kelompok kulit hitam dan kulit
putih tidak bisa dipisahkan, karena mereka pada dasarnya sama. Brown ves Topeka
Board of Education menyimpulkan bahwa pada tahun 1954, pemisahan rasial
merupakan tindakan yang tidak menyamakan kedudukan manusia.
Persamaan Dalam Bidang
Hukum
Bagaimana cara memutuskan apa yang disebut persamaan? Persamaan
dalam bidang hukum ditandai oleh kebaikan, pelayanan, atau keuntungan. Apabila
sekolah dan perlindungan pemadam kebakaran dapat disediakan pemerintah, lalu
kenapa kursus golf dan fasilitas rekreasi tidak? Persamaan dalam bidang hukum membutuhkan
pemisahan yang jelas termasuk diantaranya pekerjaan, investasi, dan gaji.
Seringkali pemerintah menguasai persamaan ini untuk mengoreksi kegagalan yang
dihasilkan oleh pasar dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Persamaan Kesempatan
Persamaan kesempatan dibagi menjadi prospek mendapatkan
kesempatan dan arti kesempatan itu sendiri. Prospek mendapatkan kesempatan
berarti, dua individu memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja atau mencari
pekerjaan. Kesempatan itu sendiri berarti dua orang memiliki kesempatan yang
sama untuk memperoleh pekerjaan apabila mereka memiliki talenta yang sama atau
kualifikasi yang sama. Tujuan dan pengaruh dari persamaan ini tidak sama dengan
persamaan untuk mencari sukses tetapi legitimasi sebagai prospek untuk sukses
(Ray and Associate; 1981, hal.66) Pendapat Aristoteles tentang persamaan
seharusnya diangkat dalam konstitusi sebagai contoh untuk mendasari persamaan
kesempatan.
Dalam masyarakat yang berbeda, tidak semua bakat
dikembangkan secara sama. Menurut John Scharr, “setiap masyarakat memiliki
kesatuan nilai-nilai, dan mereka rata-rata tidak memperhatikan hirarki yang
ada, persamaan kesempatan seharusnya direvisi: persamaan kesempatan seharusnya
dibangun berdasarkan hal yang dimiliki oleh orang-orang.”(1967;231 dan Scharr,1964).
Nilai-nilai Persamaan
Nilai-nilai persamaan diawali dengan konsep persamaan.
Persamaan berarti individu mendapatkan keadilan. Permasalahannya, persamaan
merupakan hal yang sensitif. Ray dan kawan-kawan menganggap persamaan individu
didasarkan pada pembagian keadilan tentang apa yang masing-masing individu
butuhkan. Misalnya: anak-anak dengan kekurangan (cacat) dapat dibandingkan
dengan anak-anak yang sehat atau keterbelakangan mental dibandingkan dengan
anak pintar. Persamaan akan dihargai oleh seseorang apabila dipraktekkan dalam
administrasi publik untuk membuat peraturan yang lebih humanis.
Hal ini sangat universal. Lebih sederhana daripada
sekedar retorika dan slogan, The Compound
Theory of Social Equity sangat kompleks untuk dikonstruksikan dalam
definisi dan konsep persamaan berubah dari satu konsep ke banyak konsep yaitu
kebersamaan (Ray dan kawan-kawan 1981).
Apakah persamaan individu menjadi bagian atau pemisah?
Apa hak masyarakat dapat digunakan untuk mempertahankan demokrasi pemerintah
dan ekonomi pasar ? The Compound Theory
of Social Equity akan melayani kerangka-kerangka batasan ini dalam teori
dan prakteknya untuk menjawab pertanyaan dibawah ini.
Beberapa Penerapan
Mengenai Penggabungan Teori Hak Sosial
Berdasarkan perkembangan
sejarah mengenai administrasi publik dinyatakan: “administrasi publik adalah
tindakan hukum.” Oleh karena itu, bukan sesuatu yang baru apabila perkembangan
hak masyarakat juga berhubungan dengan hukum [McDowell; 1982]. Menurut Haar dan
Fessler [1986], “anggota dewan perwakilan baik di daerah maupun di pusat –
sering kali menghindar dari tanggungjawabnya.
Hasilnya, tidak ada alasan jika pengadilan yang akan memutuskan agar
mereka bertanggungjawab [hal. 18]. Pengadilan akan menyatakan bahwa keadilan
akan diterapkan sebagai perlindungan hukum bagi pelayanan ketetapan. Pegawai –
baik lembaga legislatif maupun eksekutif - yang secara alamiah akan
mengutamakan kepentingan mayoritas. Pilihan pegawai – publik dan administrator
– hanya akan berkonsentrasi pada efisiensi dan ekonomi.
Pegawai
Peraturan berpengaruh pada pemerintahan untuk
mempekerjakan pegawai, baik swasta maupun negeri. Yang patut dipertanyakan
dalam peraturan disini adalah, siapa yang akan memberikan pekerjaan? Apa
kriterianya dan bagaimana cara mengaplikasikannya?
The Civil
Rights Act of 1964 dan The Equal
Employment Act of 1974 merancang cara untuk menerapkan persamaan antara
pegawai swasta dan pemerintah. Hal ini dapat diselesaikan dengan cara menyatukan
perbedaan. Penerapan yang adil dapat diukur dengan talenta, keahlian, dan
kemampuan untuk menerima suatu pekerjaan. Tahun 1971, Griggs vs Duke Power,
kualifikasi yang ditetapkan untuk memperoleh pekerjaan tidak sesuai dengan
pekerjaan yang diberikan – khususnya bagi warga kulit hitam – yang menjadi korban
kekerasan dalam hukum. Masalah rasial sebagai bentuk dari aksi suatu golongan
yang membedakan antara kulit hitam dan kulit putih.
John Nalbandian [1989], menyusun laporan yang didukung
oleh Griggs untuk membatasi secara sistematis bahwa “kelompok akan beraksi jika
permasalahan dalam kelompok tidak dapat diselesaikan” [hal.39]. Tahun 1978,
kasus dari University of California Regent vs Bakke yang merayakan kemenangan
atas dukungan keadilan yang lebih mengutamakan golongan kulit putih, pada saat
yang sama melindungi kaum mayoritas yang menyukai persamaan hak dalam
masyarakat yang lebih terlindungi.
Kelompok penegak hukum dan dewan menetapkan pengaruh
dari persamaan pada kesempatan pegawai antara minoritas dan mayoritas pada
kelompok rasial dan etnis tertentu – lebih diakibatkan karena jender [Ingraham
dan Rosenbloom, 1989]. Nalbandian memprediksikan bahwa nilai-nilai dari hak
masyarakat akan diputuskan dengan keseimbangan baru pada praktek-praktek
pekerja yang ditekankan untuk efisiensi [1989, hal. 44]. Pertengahan tahun 1990an,
Nalbadian memprediksikan bahwa dewan dan kongres akan menghilangkan kebijakan
mengenai “warna kulit”. Dengan kata lain definisi tentang persamaan ini
didasarkan pada perbedaan yang didasarkan pada nilai-nilai rasial dan etnis.
Kontrak
Tahun 1977, Public
Works Employment Act, pemerintahan federal mendirikan kelompok bisnis yang
diutamakan untuk kaum minoritas. 10 % dari masyarakat pekerja dari anggota kelompok minoritas. 10 % ini telah
dibuktikan oleh Fullilove versus Klutznik (1980). Justice Thurgood Marshall, dari
kelompok mayoritas menulis; dewan bersama-sama kongres memiliki otoritas untuk
menggerakkan masyarakat di dalam suatu negara yang berarti persamaan
kesempatan, bukan diskriminasi di masa lalu yang selamanya akan membeku di dalam
hubungan masyarakat
Suara minoritas dari Justice Voter Steward mengatakan,
dalam pandangan saya, pemilik usaha minoritas tidak perlu menghilangkan
perlindungan persamaan di mata hukum. The
Fourteen Amendment menyatakan bahwa hukum berdasarkan kepada silsilah. (Fullilove
versus Klutznik).
Hakim Marshall dan Steward menggunakan pengertian yang
berbeda, dan mereka yang menyimpang dari permasalahan apa yang dimaksud dengan
persamaan. Bagi Marshall perbedaan adalah hal yang pokok. Sedangkan menurut
Steward persamaan individu adalah hal yang utama. Akhirnya Marshall harus
beranggapan bahwa kesempatan untuk dikontrak didasarkan kepada persamaan prospek
dapat disetujui oleh Steward.
Dari 10 % ditahun 1977, Works Employments Act, the
Supreme Court meningkat menjadi 30 % bagi kaum minoritas untuk bekerja di City
of Richmond, Virginia. Program ini disetujui oleh 33 negara bagian dan lebih
dari 200 kotamadya (City Richmond vs J.A. Croson Company,1989). The Richmond
memutuskan bahwa kekerasan dalam Fourteen
Amendment karena warga kulit putih mengingkari persamaan perlindungan dalam
hukum (New York Times, Jan.24,1989;hal.1,12). Tidak diragukan lagi bahwa
ketetapan ini disetujui sebagai hak masyarakat. Lebih jelasnya hukum digunakan
untuk menerapkan persamaan hak yang sama di mata masyarakat.
Layanan Pemerintah
Tahun 1968, Andrew Hawkins, seorang blasteran
Afrika-Amerika tinggal Promised Land, di lingkungan warga kulit hitam, di Shaw,
Mississipi memberikan data yang signifikan mengenai pelayanan di kotamadya
bahwa pekerja kasar diperlakukan tidak adil. Karena pelayanan di Caucasian
dianggap tidak baik oleh Hawkins, maka ia dan kelompoknya mencabut Fourteen Amendment. Fourteen Amendment
sebagai perlindungan persamaan di mata hukum tetapi dewan di daerah tersebut
tidak setuju dengan Hawkins dan mengatakan bahwa permasalahan mengenai
administrasi kotamadya akan diselesaikan melalui kotak suara. (Hawkin versus
Town of Shaw,1969).
Bukti adanya diskriminasi secara kualitatif dan
kuantitatif menjadi alasan bahwa pemerintah sebagai pelanan masyarakat
melanggar prinsip-prinsip dasar. Dewan tidak diijinkan oleh pemerintah lokal
untuk menemukan bukti-bukti statistik yang substansial mengenai diskriminasi
pembedaan rasial. Tidak ada yang bisa diterima di sini karena bukti-bukti
statistik tidak membedakan tingkatan dan pelanggaran masyarakat pada warga
Negara berdasarkan warna kulit [Haare dan Fessler, 1986; 14].
Pendapat Hawkin ini menjadi dasar untuk
mengkonstruksikan permasalahan bagi sempitnya pemahaman mengenai persamaan
tetapi secara signifikan dewan dapat mempengaruhi alokasi pengambilan keputusan
mengenai pelayanan secara mendalam bahwa diskriminasi tidak dapat menjadikan
demokrasi yang lebih baik.
Brwon vs Board of Education menyimpulkan mengenai
persamaan. Pembedaan batas antara kulit putih dan kulit hitam [atau bahkan
hispanik – orang spanyol] menjadi area dalam mempertahankan lingkungan dalam
kesatuan integritas. Permasalahan besar yang timbul dapat diselesaikan dengan
cara penggunaan bahasa yang sama.
Di Kansas City, Missouri, setelah Brown vs Baord
Education memutuskan untuk memisahkan persamaan ke dalam kelompok menjadi suatu
hal yang membedakan dan melanggar konstitusi. Pertanyaan yang timbul, apakah
mereka akan cukup dengan memberhentikan pemisahan tersebut ke dalam
kelompok-kelompok? Ataukah mereka membutuhkan untuk memperbaiki kerusakan yang
ditimbulkan karena pembedaan sistem termasuk yang terjadi di sekolah-sekolah?
United States vs Jefferson City Board of Education,
mendefinisikan sekolah yang mendukung Fourteenth Amendment untuk membawa dalam
persatuan di sekolah antara anak-anak negro dengan anak-anak kulit putih di
sekolah. Anak-anak kulit hitam memiliki kesempatan yang sama di sekolah formal,
termasuk beraktifitas yang sama dengan anak-anak kulit putih.
Swan vs Charlotte Mecklnburg Board of Education [1971],
anggota dewan, memulai “obyektifitas untuk membatasi sekolah umum merupakan
sisa-sisa jatuhnya pemisahan antara kulit hitam dan kulit putih. Dua kondisi
ini terjadi juga di Kansas City, Missouri. Pertama perkembangan interaksi
antara masyarakat umum dengan partai-partai yang ada di pemerintah yang
menghasilkan lingkungan yang kebih baik bagi warga kulit hitam [menghilangkan
rasisme]. Sekolah bagi warga kulit hitam pada saat ini dihadiri oleh siswa dan
guru yang berasal dari campuran African American.
Berdasarkan pandangan persamaan, beberapa contoh yang
dapat digunakan untuk melengkapi definisi keadilan ini. Pertama, individu
memiliki persamaan, satu suara, suara yang sama untuk menciptakan demokrasi.
Kaum mayoritas tidak lagi dapat menyatakan hak konstitusi yang berbeda dengan
kaum minorotas. Kedua, seiring dengan perjalanan waktu, muncul persamaan
antargenerasi. Perbedaan yang diterima anak-anak kulit hitam di sekolah semakin
lama semakin berkurang. Ketiga, sekolah didirikan untuk kepentingan umum,
sebagai tanggungjawab pemerintah negara bagian.
Sebenarnya banyak contoh yang menunjukkan perkembangan
persamaan hak, termasuk di dalamnya persamaan hak antara pria dan wanita di
sekolah dan di masyarakat. 5 tahun sebelum U.S Constution ditulis, menurut Haar
dan Fesser [1986], Henry III menyusun Fundamental
Level of Social Organization, semua orang memiliki kedudukan yang sama.
Doktrin ini menjadi dasar peraturan bagi pemerintah untuk
dipertanggungjawabkan. Di dalam hukum, semua monopoli ditiadakan, diganti
dengan persamaan hak.
Untuk menerapkan persamaan dalam administrasi publik,
pertama, menempatkan hak masyarakat sebagai satu-satunya tujuan utama. Kedua,
berbagai teori mengenai hak masyarakat harus dijalankan, karena menjadi dasar
dalam persamaan hak. Pada kenyataannya, prinsip lain yang juga harus digunakan
adalah efisiensi, karena permasalahan juga sangat kompleks. Ketiga, pelayanan
yang sama dalam administrasi publik, efisinsi dan ekonomi yang terbuka untuk
persamaan hak masyarakat.
Hak Masyarakat, Analisis,
dan Temuan Ilmiah
Konsekuensi dari
pengembangan teori bagi distribusi keadilan dan persamaan hukum menjadi hal
yang sangat penting dalam analisis kebijakan. Dua puluh lima tahun yang lalu,
banyak dari universitas besar yang mendirikan jurusan kebijakan publik yang
khususnya membahas studi interdisipliner dan permasalahan kebijakan. Pada
kenyataanya, jurusan dan departemen administrasi publik memberikan penekanan
pada perspektif analisis kebijakan. Kebijakan selalu berhubungan dengan –
kesehatan, transportasi, penegakan hukum, perlindungan dari bahaya kebakaran,
perumahan, pendidikan, sumber daya alam, lingkungan, dan masalah kebangsaan –
pada saat ini menjadi subyek yang perlu dianalisis.
Secara ideologi dan
prespektif metodologi dalam analisis politik, didominasi oleh perkembangan
ekonomi. Meskipun pemerintah tidak mempengaruhi pasar, model aplikasi pasar
inilah yang banyak digunakan dalam analisis kebijakan. Logikanya sederhana.
Dalam teori ekonomi, jika individu dan perusahaan memaksimalkan kapasitasnya,
maka warga negara dan pemerintah akan melakukan hal yang sama. Pandangan ini
sangat populer dengan adanya gagasan pemerintah mengenai deregulasi,
privatisasi, beasisiswa sekolah, hubungan antar individu, manajemen, dan
minimnya biaya pengawasan dalam pemerintahan Amerika.
Model ekonomi ini sangat
kuat pengaruhnya dalam analisis kebijakan. Pemerintahan yang kuat memiliki
konsep yang jelas mengenai keadilan, hukum, hak-hak individu, dan persamaan
yang digunakan sebagai ukuran bagi indikator masyarakat untuk mengatasi
pengangguran dan kemiskinan. Variasi pengukuran ini merupakan distribusi
pelayanan publik dengan umur, ras,
jender, pendapatan dan faktor-faktor lain yang rutin terjadi. Kita dapat
menggunakan hak masyarakat sebagai konsep untuk menggunakan teori dan peraturan
yang standar dalam variabel penelitian. Permasalahan analisis hak masyarakat –
dapat digunakan sebagai teori hak masyarakat yang sama dalam hukum – adalah
gabungan dari berbagai persamaan karakter.
Dalam tingkatan individu,
dari data dan penelitian ditemukan pemetaan yang belum sempurna. Jennifer
Hochschield [1981] menganggap bahwa individu memiliki pandangan yang berbeda
dalam memandang persamaan hak di masyarakat. Individu memiliki opini mengenai
persamaan yang tergantung dari kehidupan masing-masing dan bagaimana persamaan
didefinisikan. Hochschied mendasarkan penemuannya mengenai 3 hal; yaitu sosial – termasuk rumah, keluarga,
sekolah dan masyarakat; ekonomi – termasuk pekerjaan, gaji, pajak, dan
kekayaan; dan politik – termasuk voting, kehadiran, dan hukum, serta menggunakan
2 konsep tentang persamaan yaitu [1] persamaan nilai dan prosedur yang sama,
dan [2] perbedaan sebagai kombinasi dari persamaan dan berdasar pada kesempatan
bersama.
Dalam pandangan sosial,
individu memiliki prosedur dan norma-norma persamaan. Persamaan untuk merawat
anak-anak, suami dan istri, persamaan pengorbanan dalam keluarga, dan persamaan
dengan tetangga baik yang kaya maupun miskin, kelas menengah dan kaya. Di
sekolah, prosedur persamaan yang adil sangat penting untuk diterapkan dikelas. Di
sekolah, anak-anak yang memiliki keterbatasan juga memiliki hak yang sama. Ada
beberapa bukti bahwa anak-anak berbakat merupakan anak yang potensial. Walaupun
demikian anak berbakat dan anak yang memiliki keterbatasan memiliki hak yang
sama. Perbedaan persamaan tidak dapat diterapkan dalam nilai-nilai ekonomi.
Dengan kata lain, individu yang menginginkan persamaan kesempatan menjadi tidak
sama. Produkifitas lebih dihargai; masyarakat miskin percaya bahwa apa yang
mereka lakukan akan menghasilkan distribusi pendapatan yang sama, masyarakat
yang mampu percaya bahwa hasil yang didapat tidak akan sama.
Politikus dan masyarakat adalah orang-orang yang
sederajat. Politikus dan masyarakat kecil memiliki hak yang sama, mereka harus
membayar pajak dan menginginkan kesejahteraan, sistem subsidi dengan cara orang
kaya memberi orang miskin. Visinya adalah tetap pada persamaan hak di
masyarakat. (Hoschschield; 1981, hal.181).
Dari semua pendapat yang ada, apa yang ditemukan Hoschschield
menjadi ambivalen. Masyarakat mengenali bahwa kadang-kadang pendapat tersebut
tidak konsisten. Masyarakat dapat merasakan saling membantu, saling marah, atau
saling menyalahkan dalam perbedaan, dan mereka tidak tahu caranya bagaimana
menjadi lebih baik lagi. Penelitian mengenai pelayanan pemerintah daerah
memiliki pengaruh pada hak masyarakat dalam administrasi publik. Perbedaan
tidak berkorelasi dengan kekuasaan, kekayaan, ataupun rasial.
Reformasi di tingkat kotamadya, termasuk didalamnya
mengangkat manajer kota, memperhitungkan birokrasi, dan pemilihan non partisan,
kekuatan pelayanan publik ditingkat lokal. Pelayanan publik seharusnya
dilakukan secara rutin, terpola, dan dapat diprediksikan, dapat dipahami, atau
memberi pelayanan yang baik atau peranan pengambilan keputusan. Pelayanan
publik sudah seharusnya merespon permintaan masyarakat ( Lineberry;1977, Jones,
Greenberg, Kaufman, and Drew; 1978).
Birokrasi sebagai lembaga administrasi publik yang
profesional, dapat mendistribusikan pelayanan publik sebagai persamaan umum
atau kebutuhan khusus. Administrator publik memahami dan mempraktekkan hak
masyarakat seperti efisiensi dan ekonomi yang dipahami secara umum dalam
praktek administrasi publik. Hak masyarakat diterapkan setiap hari tidak hanya
saat hari pelayanan.
Kesimpulan
Hak masyarakat menjadi 3
pilar utama dalam teori dan penerapan administrasi publik. Kita akan memulai
dari dasar-dasar teori, peraturan dan pengembangan analisis yang telah
berkembang selama dua puluh lima tahun.
Pada saat ditemukan
teori distribusi keadilan sebagai tantangan bagi kaum intelektual, teori ini
dilengkapi dengan data-data empiris dan penerapan secara praktis untuk hak
masyarakat dan administrasi publik yang membicarakan tentang kompleksitas
persamaan hak. Teori ini, berhubungan dengan metodologi bagi analisis
kebijakan, dapat digunakan untuk memberikan contoh terhadap pengambilan
keputusan yang adil.
Hak masyarakat menjadi
standar bagi kebijakan dan tindakan publik. Bermacam-macam teori mengenai hak
masyarakat menjadi alternatif akan melayani masyarakat dengan lebih baik. Ini
akan selalu menjadi tugas bagi pelayan publik dalam menyeimbangkan kebutuhan
untuk efisiensi, ekonomi dan hak masyarakat, tetapi dapat juga terjadi
ketidakseimbangan pada apabila pelayan publik memahami kompleksitas ekonomi dan
efisiensi tetapi tidak dapat memahami keadilan dan hak masyarakat.
Kehadiran teori ini sangat membantu dalam
mengembangkan bermacam-macam teori mengenai hak masyarakat dan administrasi publik
sebagai teori dan penelitian yang obyektif. Teori seharusnya dapat mendukung
kebijakan, menginformasikan pengaruh dari bentuk pemerintahan federal, dan
dapat berpengaruh pada struktur organisasi, dan gaya manajemen dalam program
hak-hak masyarakat.
Ironisnya, pada saat yang sama, pada periode ini
bersamaan dengan periode individualistis dan narsisme [Lasch, 1978]. Etos
politik dua puluh lima tahun yang lalu sangat anti pemerintah, anti pajak, anti
kesejahteraan, dan anti birokrasi. Ideology ini menjadi semacam konsensus yang
mengindikasikan suara mayoritas.
Konsensus mayoritas ini, menjadi bagian yang
signifikan untuk menginformasikan dan melayani gelombang pencari kerja, perumahan,
transportasi, dan makanan, dan meningkatkan properti [Levy, 1987]. Selanjutnya, hak masyarakat akan
mengembangkan teori dan administrasi publik, mengikuti etika hak masyarakat,
memiliki pengaruh yang lebih baik, dan perbedaan makin dijauhkan dari
fakta-fakta.
Yang lebih penting dalam menyimpulkan penelitian ini
bahwa individu dalam administrasi publik memiliki hak dalam masyarakat. Ini
akan menjadi hal yang luar biasa apabila manajemen publik diterapkan dalam
setiap daerah. Administrasi publik menyelesaikan dan memperbaiki
permasalahan-permasalahan misalnya keputusan dalam mengalokasikan pelayanan,
dan menggunakan kebijakan umum. Keadilan dan persamaan memiliki hubungan yang
erat. Beberapa panduan mengenai hak masyarakat ada efek negatifnya, contohnya
melawan birokrasi dalam peran politik [Hero, 1986]. Ada keraguan kecil mengenai
adminstrasi publik dalam format politik. Dalam dua dekade, hak masyarakat dilayani
dalam spirit administrasi publik dan memberikan pertimbangan yang dibutuhkan
dalam efektifitas dan keadilan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar